Dalam rapat tersebut tampak hadir Wakil Ketua DPRD Sofyan dan Syaiful Ardi, Wakil Bupati Bengkalis Bagus Santoso dan anggota DPRD Bengkalis baik secara langsung maupun virtual.

Ada 4 (Empat) Pansus yang memberikan laporan serta memberikan catatan dan rekomendasi kepada Pemerintah Kabupaten Bengkalis melalui juru bicaranya, yaitu Pansus RTRW dengan juru bicara H. Arianto, Pansus Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Lokal H. Mawardi Penyelenggaraan Pesantren dengan juru bicara Febriza Luwu, serta Pansus Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung melalui juru bicara Rianto.

H. Arianto selaku Ketua Pansus RTRW menyampaikan laporan bahwa sebagaimana diketahui bersama Pansus sudah banyak melakukan konsultasi terkait RTRW Kabupaten Bengkalis. Setelah melakukan beberapa tahap penyusunan Ranperda ini dari hasil evaluasi gubernur mengkoordinasikan dan berkonsultasi kepada Menteri dalam Negeri yang nantinya akan dikeluarkan surat evaluasi sebagai dasar penetapan Perda oleh pemerintah daerah.

“Kami berharap Ranperda ini bisa secepatnya disahkan demi kepentingan masyarakat dan tata ruang wilayah Kabupaten Bengkalis yang kita cintai ini supaya mempunyai payung hukum yang lebih kuat,” tutupnya.

Dilanjutkan dengan penyampaian laporan Pansus Penempatan dan PerlindunganTenaga Kerja Lokal H. Mawardi, Pansus TKL memberi peluang kepada tenaga kerja lokal di perusahaan-perusahan yang ada di wilayah Kabupaten Bengkalis. Selain itu, sudah banyak melakukan konsultasi serta studi banding untuk penyempurnaan Perda demi kepentingan masyarakat Kabupaten Bengkalis.

Febriza Luwu selaku anggota Pansus Pesantren membacakan laporan pansus fasilitasi pesantren, mengucapkan terima kasih kepada Bupati Kabupaten Bengkalis yang telah bersedia mendengarkan rancangan Perda pesantren ini serta Pimpinan DPRD yang telah mendukung Pansus pesantren.

Pansus DPRD rancangan fasilitasi pesantren untuk segara disahkan menjadi perda Fasilitasi pesantren demi kepentingan masyarakat dan menghasilkan anak yang agamis di lingkungan pesantren sesuai dengan aturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Selain itu, Rianto sebagai juru bicara laporan Pansus Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (RPBG) menyampaikan Pansus ini sudah banyak melalui proses dalam penyusunan Ranperda ini bersama OPD terkait dan kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan apa yang telah disampaikan oleh pemerintah pusat dimana peraturan ini berdasarkan dasar hukum untuk mempercepat regislasi supaya bisa secepatnya ditetapkan menjadi perda RPBG Kabupaten Bengkalis.

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Fraksi Partai Golongan Karya, Fraksi Partai PDI Perjuangan, Fraksi Partai Amanat Nasional, Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Gabungan Suara Rakyat dan Fraksi Kebangkitan Bintang Indonesia setuju terhadap empat Ranperda yang telah disampaikan untuk dapat dilanjutkan ketahap selanjutnya dan segera disahkan secepat mungkin.

Bupati Bengkalis yang diwakili Wakil Bupati Bagus Santoso mengapresiasi atas kinerja setiap anggota Pansus yang telah bekerja keras untuk menyelesaikan Ranperda ini bersama OPD terkait demi kepentingan masyarakat dan kemajuan pembangunan serta meningkatkan pertumbuhan perekonomian masyarakat Kabupaten Bengkalis yang kita cintai ini.

“Kami yakin melalui pembahasan dan pendalaman terhadap substansi ke empat Ranperda oleh Pansus DPRD Kabupaten Bengkalis, pasti akan membawa kemajuan dan berdampak positif bagi kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat Kab. Bengkalis secara keseluruhan. Sehingga sejalan dan terintegrasi pula dengan cita-cita kita bersama untuk mewujudkan Kab. Bengkalis bermarwah, maju dan sejahtera,” ungkapnya.

Sumber berita dan foto :web humas DPRD Kabupaten Bengkalis